Mendes Minta Izin Minimarket Baru Dihentikan Demi Koperasi Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengusulkan agar pemerintah tidak lagi memberikan izin pendirian minimarket baru. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan unit usaha warga desa serta Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, khususnya para pedagang toko kelontong di desa yang merasa kalah bersaing dengan jaringan ritel modern yang semakin ekspansif hingga ke pelosok desa.

"Saat di Komisi V itu saya sampaikan, untuk minimarket-minimarket seperti Indomaret, Alfamart, silakan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang saya minta ditutup itu izin baru. Jangan sampai minimarket ini ke desa-desa, dan mematikan usaha-usaha rakyat di desa," kata Mendes Yandri saat memberi sambutan pada agenda Kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, seperti dikutip ANTARA.

Mendes Yandri menambahkan, pemerataan ekonomi desa selaras dengan Astacita ke-6 Presiden Prabowo. Semua pihak terkait memiliki komitmen kuat untuk membangun Indonesia dari level bawah, salah satunya melalui program Kopdes Merah Putih. Keuntungan Kopdes, minimal 20 persen, akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dikelola serta dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat desa.

Menurut Mendes Yandri, desa dan kelurahan memegang peranan penting dan strategis karena menjadi ujung tombak pembangunan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Sekarang, dalam rangka pemerataan ekonomi itu, Koperasi Desa Merah Putih adalah alat jitu dan akurat, untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," kata dia.

Mendes Yandri melanjutkan, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi dalam memanfaatkan peluang untuk memperkuat ekonomi desa. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah urbanisasi serta dampak sosial negatif lainnya.