Gerindra Anggap Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi

Rencana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen menuai respons dari internal Partai Gerindra. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menilai angka tersebut merupakan beban yang cukup berat bagi partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di Senayan.

Meskipun menganggap angka 7 persen berlebihan, Muzani menegaskan bahwa keberadaan ambang batas parlemen masih sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas demokrasi. Namun, terkait besaran pastinya, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mekanisme kesepakatan antar fraksi di DPR RI sesuai dengan kebutuhan politik nasional.

"Saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu," ujar Muzani saat ditemui di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, pada Minggu (22/2/2026).

Sikap Gerindra ini berbanding terbalik dengan arah kebijakan Partai NasDem. Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan komitmennya untuk mendorong kenaikan ambang batas hingga angka 7 persen. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem multipartai menuju sistem partai terpilih (selected party) yang dianggap lebih efektif.

Surya Paloh menekankan bahwa penyederhanaan jumlah partai melalui ambang batas yang lebih tinggi bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Ia mempertanyakan urgensi banyaknya partai jika tidak memberikan asas manfaat nyata serta tidak konsisten dalam mengejar cita-cita kemerdekaan bangsa.