Kebijakan Tarif Global AS Mengancam Stabilitas Manufaktur dan Harga Pangan Indonesia

Rencana pergeseran kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) dari skema resiprokal menuju pemberlakuan tarif global sekitar 15 persen diprediksi bakal menekan stabilitas ekonomi nasional. Perubahan ini menandai arah baru kebijakan proteksionisme Negeri Paman Sam yang meninggalkan kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) lama.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, mengungkapkan bahwa ketidakpastian aturan ini jauh lebih berbahaya bagi eksportir Indonesia dibandingkan nominal tarif itu sendiri. Dampak langsung yang mulai dirasakan mencakup renegosiasi kontrak dagang, hambatan jadwal pengiriman, hingga membengkaknya biaya kepatuhan administratif.

Struktur perdagangan antara kedua negara dinilai asimetris. Indonesia sangat bergantung pada pasar AS untuk menyerap produk manufaktur padat karya, sementara pasokan pangan dan bahan baku industri dalam negeri banyak didatangkan dari sana. Pembatasan akses pasar di AS berpotensi memukul sektor manufaktur, sedangkan liberalisasi impor justru mengancam keberlangsungan sektor pertanian dan peternakan domestik.

Rizal memproyeksikan tekanan ini akan berujung pada penyusutan surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa. Efek berantainya berisiko melemahkan nilai tukar rupiah dan memicu kenaikan harga barang impor atau imported inflation. Dampaknya mungkin tidak terlalu terlihat pada angka Produk Domestik Bruto (PDB), namun sangat signifikan terhadap biaya produksi dan stabilitas harga di tingkat konsumen.