BGN Bantah Siswa Meninggal karena Keracunan Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa kabar mengenai siswa yang meninggal dunia akibat keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bireun, Aceh, adalah tidak benar alias hoaks.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial, serta tidak langsung mempercayai berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

"Itu hoaks. Hati-hati jangan langsung percaya," ujar Nanik seperti dilansir ANTARA, Senin, 2 Maret.

Nanik menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki pengelolaan Program MBG, termasuk dengan memberhentikan sementara atau melakukan suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan pangan. "SPPG yang terbukti menyebabkan insiden keamanan pangan langsung kami suspend," katanya.

Sebelumnya, sebuah video yang dinarasikan sebagai dua siswa meninggal dunia karena keracunan MBG dengan menu bakso di SPPG Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, viral di media sosial X. Dalam video tersebut, terlihat petugas kepolisian menyegel dapur MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan. BGN memastikan bahwa tidak ada korban meninggal dunia seperti yang dinarasikan dalam video tersebut.

Guna menangkal hoaks dan disinformasi terkait Program MBG, BGN terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan bahwa penguatan narasi berbasis data dan fakta menjadi prioritas BGN di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, program strategis nasional seperti MBG harus dikawal dengan komunikasi yang transparan dan responsif.

"Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga informasi yang beredar harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami bersinergi dengan Kemkomdigi untuk memastikan ruang digital tetap sehat dari hoaks dan disinformasi," ujar Khairul Hidayati.

Ia mengemukakan, kerja sama dengan Kemkomdigi tidak hanya fokus pada klarifikasi isu, tetapi juga membangun sistem deteksi dini terhadap potensi penyebaran informasi keliru di berbagai platform digital. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, monitoring media, serta peningkatan literasi digital publik.